Text
Etika komunikasi politik
Sejatinya, komunikasi politik adalah diskusi yang sungguh-sungguh mengenai alokasi sumber daya publik (pendapatan), wewenang pejabat (siapa yang diberikan kuasa membuat keputusan hukum, legislatif dan eksekutif) dan sanksi resmi (tindakan apa yang mendapat penghargaan atau hukuman dari negara). Merujuk pada fungsi pilar keempat demokrasi, komunikasi politik seharusnya lahir dari ruang publik wacana kritik demokrasi dan berfungsi mengembangkan demokrasi yang sehat sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan bagi publik pemilih rasional melalui saluran-saluran media cetak maupun elektronik. Sayangnya, komunikasi politik yang dibicarakan ini justru menunjukkan praktik-praktik yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan etika demokrasi. Komunikasi politik yang tidak etis memunculkan pesimisme sekaligus sinisme publik terhadap saluran-saluran komunikasi massa. Etika komunikasi politik meski kemudian dianggap oxymoran muncul sebagai kebutuhan mendesak untuk memperbaiki keadaan. Kebutuhan mengupayakan komunikasi politik yang lebih beretika harus terus diusahakan sekaligus agar mematahkan anggapan umum bahwa etika komunikasi politik adalah oxymoron. Kajian etika dalam buku tentang komunikasi politik ini pada akhirnya memberi suatu rekomendasi : signifikansi komunikasi politik sebagai diskusi yang sungguh-sungguh perlu menjadi habit komunikasi politik dalam bernegara demokrasi.
Tidak tersedia versi lain