Hukum pidana materiil yaitu aturan hukum yang membuat ketentuan (perbuatan) yang dilarang dan ketentuan sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan...
Pembahasan dalam buku ini dilakukan dengan cara menerangkan terlebih dahulu ruang lingkup bisnis dan pengertian bisnis serta bentuk badan usaha yang biasanya terlibat dalam dunia bisnis. Selanjutnya permasalahan kontrak, anatomi-anatomi kontrak, serta jalan keluarnya. Tidak ketinggalan pula dijelaskan beberapa hubungan bisnis yang terjadi dan sering diberitakan sehari-hari serta lembaga pembiay…
Summary: "In this book, Josep M. Colomer argues, against much conventional wisdom, that political polarization is embedded in the constitutional design. The book puts forth that sustained conflict and institutional gridlock are not mainly questions of character, personalities or determined by socioeconomic or cultural inequalities. They are, above all, the result of the formula of separation of…
Buku ini lebih sempurna dari cetakan sebelumnya dengan membicarakan/menambahkan ketentuan peringanan pidana bagi anak-anak dalam UU No. 11 Tahun 2012: Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997. Selain diperlukan oleh mahasiswa fakultas hukum, buku ini juga diperlukan oleh para praktisi hukum yang menerapkan ketentuan tindak pidana baik yang ada di dalam ma…
Buku Dr. Andri G. Wibisana ini, merupakan referensi pertama kali di Indonesia yang menuliskan secara komprehensif tentang pertanggungjawaban perdata strict liability. Buku ini sangat penting bagi akademisi dan praktisi hukum (termasuk hakim) untuk memahami dengan benar konsep maupun penerapan strict liability di Indonesia dan di berbagai negara. Dr. Andri G. Wibisana sebagai seorang akademisi h…
Buku ini terdiri dari 7 Bab yaitu, pengantar hukum perikanan, perikanan harus diatur, sektor kelautan danperikanan Indonesia, hukum internasional, hukum nasional, peraturan daerah dan hukum adat. Inti dari buku ini adalah membahas tentang perkembangan hukum perikanan baik hukum perikanan nasional maupun internasional sehingga diharapkan dapat mengembangkan kemajuan sumber daya alam hayati terut…
Buku ini menggambarkan tentang konsep penyidikan yang didasarkan pada nilai-nilai prinsip restorative justice. Konstruksi penyidikan dalam sistem peradilan pidana saat ini menggunakan prinsip retributive justice yang fokus orientasinya pada penghukuman pelaku. Oleh karena itu, tugas negara yang diwakilkan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk mewakili kepentingan korban hanya se…
PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA ini merupakan revisi buku PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA yang telah ada sebelumnya. Perkembangan Hukum Siber di Indonesia yang begitu cepat luar biasa tidak diimbangi dengan infrastruktur hukum yang memadai. Sehingga banyak terjadi kekosongan hukum yang terpaksa diisi dengan menafsirkan hukum yang teiah ada, khususnya dalam hal Perdata Siber, demikian juga Pidan…
Problem dasar keseluruhan pembahasan di dalam buku ini adalah sebuah pemikiran politik yang disebut Negara Hukum. Negara Hukum adalah dua terminologi mayor dalam pemikiran politik yang dikenal sejak zaman Yunani Kuno sampai zaman modern hingga kontemporer. Buku ini merupakan sebuah buku ajar wajib pada Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI untuk mata kuliah Pemikiran Politik.
Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi cukup sulit sekaligus menantang. Saat ini ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang, banyak pengulas baik dari pengamat sosial maupun pejabat publik yang menyatakan bahwa penggunaan common sense sudah cukup mejelaskan alasan mengapa kejahatan dari pelanggaran hukum tetap terjadi, meskipun sanksi pidana semak…
Buku ini membahas tentang proses terbentuknya hukum perdata dari negara eropa kontinental yang kemudian diterapkan dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Hindia Belanda. Pada awal kemerdakaan Burgerlijik Wetboek (BW) tetap berlaku di Indonesia.
Konsep tata kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan konsep yang sangat luas sehingga dapat dibahas dari disiplin ilmu Administrasi Publik/Negara, Ilmu Pemerintahan maupun Hukum Administrasi. Secara khusus dari sudut pandang terkait rule of law bila dihubungkan dengan penegakan hukum dalam lingkup hukum administrasi
Sebagai kajian manajemen, GRC ternyata meupakan sesuatu yang baru karena harus dijalankan secara terintegrasi untuk memenuhi kaidah kinerja berprinsip. Kinerja berprinsip inilah yang diperkenalkan oleh organisasi nirlaba OCEG (Open Comliance and Erhic Group) suatu organisasi think thank yang concern dalam pengembangan keberlanjtan perusahaan yang lebih baik.
Buku ini memuat beberapa aliran dalam hukum internasional antara lain: aliran hukum alam, posirivisme hukum dan sosiologisme hukum. Bab khusus mengenai persepsi negara sedang berkembang terhadap hukum internasional dimasukkan ke dalam bab khusus.
Buku ini disusun sebagai salah satu literatur yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah Hukum Laut dan Hukum Perikanan. Buku ini mengkaji beberapa perjanjian internasional di bidang hukum laut dan perikanan serta implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Buku ini menjelaskan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengaturan Konservasi Sumber Daya Ikan, Penegakan Hukum pada Konservasi S…
Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembang…
Buku Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya) ini merupakan buku yang menganalisis secara sistematis dan holistik tentang tindak pidana yang tersebar di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana yang tersebar di luar KUH, seperti korupsi, narkotika, dan lainnya.
Dalam kedudukannya sebagai pengawal konstitusi (the guardians of the constitution), era reformasi memberikan kewewnangan kepada lembaha mahkamah konstitusi untuk memastikan 'detak jantung' demokrasi tetap berirama sesuai dengan ide dasar dari sebuah negara hukum yang konsititusional
Ada dua perubahan besar yang terjadi di Indonesia pasca reformasi yang berimplikasi secara langsung terhadap peradilan tata usaha negara: pertama, pada bidang ketatanegaraan, terwujudnya tatanan demokrasi yang lebih baik, sehinga dimungkinkan pengejawantahan aspirasi suara rakyat, antara lain melalui legislasi berbagai undang undang yang berimplikasi langsung terhadap hukum acara peradilan tata…