Diangkat dari disertasi berjudul "problematika putusan mahkamah konstitusi yang bersifat positive legislature", bku ini membahas peran mahkamah konstitusi sebagai lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. dalam dunia hukum Indonesia, MK menunjukkan eksistensi sekaligus menunjukkan perannya dalam pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia. Secara prinsip, dalam memutus perkara pengujian undang-un…
Buku ini hadir di tengah kelangkaan rferensi ilmu hukum di Indonesia yang didomomas informasi praktis ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku ini akan sangat membantu pemahaman hukum baik bagi yang sedang memulai maupun yang hendak mendalami dan mengembangkan ilmu hukum.
Buku ini dimaksudkan untuk mengenal mahkamah konstitusi, bukan hanya Mahkamah Konstitusi Indonesia, melainkan sejarah, dasar pemikiran, perdebatan, dan praktik pelembagaan mahkamah konstitusi di berbagai negara. Sebagai bahan perbandingan, buku ini membedah mahkamah konstitusi di tiga negara, yaitu Austria, Jerman dan Korea Selatan. Hal-hal yang diperbandingkan meliputi sejarah pembentukan, kom…
Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan undang-undang. Tetapi, selama ini pembentukan undang-undang dianggap sebagai jalan pintas untuk memenuhi tuntutan dari berbagai masalah sosial yang timbul di masyarakat. Setiap Lembaga negara berlomba-lomba untuk membentuk undang-undang. Kenyataannya, tidak semua undang-undang itu bisa dilaksanakan. Akibatnya, sejak berakhirnya era orde baru, jumlah …
Buku ini memberikan pemahaman utuh mengenai pengertian perbuatan-perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tercela oleh Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Selain alasan pemberhentian Presiden, buku ini memberikan pemahaman dasar tindak pidana sebagai alasan pemakzulan dan prosedur dan mekanisme Impeachment yang di dalamnya terdapat uraian lembaga-lembaga yang berwenang yang di dalamnya …
Dinamika ketatanegaraan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung berkembang pesat, termasuk soal mekanisme dan praktik penyelesaian sengketanya. Lembaga peradilan yang diberikan wewenang menyelesaikan sengketa hasil adalah Pengadilan Tinggi dan dapat dikasasi ke Mahkamah Agung. Model penyelesaian yang demikian diubah dengan menetapkan penyelesaian melalui badan peradilan k…
Di tengah pertarungan dalil dan bukti di ruang sidang utama gedung Mahkamah Konstitusi antara tiga tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024, publik juga menyuarakan kegelisahan mereka melalui “amicus curiae” atau pandangan para sahabat pengadilan. Setidaknya 51 pihak, baik perorangan, perkumpulan akademisi, organisasi advokat, seniman, pemerhati pemilu dan dem…
Buku ini berisi kumpulan refleksi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang memutus permohonan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pasangan Ganjar-Mahfud. Para ahli yang terlibat dalam penyusunan refleksi ini memilih perspektif yang saling berbeda namun bisa dikelompokkan menjadi 5, yaitu: (i) kewenangan Mahkamah Konstitusi da…
Buku ini memuat perdebatan mengenai bagaimana pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Perdebatan yang disajikan tak melulu hukum, namun juga politik, etika dan psikologi. Buku ini juga dilengkapi dengan argumentasi para pakar dan hakim konstitusi dalam memandang pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, serta diakhiri dengan beberapa catatan t…
Selain kasus kejahatan yang terkait dengan perang antarnegara, kasus-kasus pelanggaran hukum dan kejahatan pidana lainnya di level internasional sering terjadi. Isu ini membutuhkan penyelesaian di pengadilan internasional karena kerap melibatkan aktor negara atau kepentingan dari berbagai negara. Buku ini mengupas tuntas seluk-beluk pengadilan internasional, mulai dari sejarah dan perkembangann…
Buku yang ada di tangan Anda ini menyajikan pembahasan yang sistematis tentang hukum publik internasional, yang menyangkut aspek hukum pidana internasional dan hukum administrasi internasional. Di dalam buku ini dipaparkan tentang sejarah dan perkembangan, sumber dan asas, dan yurisdiksi hukum internasional. Selain itu juga dijelaskan mengenai perjanjian/traktat, konvensi dan isu-isu pelanggara…
Dengan disepakatinya Konvensi Jenewa, diharapkan perang akan lebih manusiawi. Namun kenyataannya unsur kemanusiaan dalam perang pada akhir-akhir ini tidak dapat dikendalikan. Sulit untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk manusiawi dan mana yang termasuk kebiadaban. Buku ini membahas seluk-beluk hukum perang. Penulis mengupas berbagai segi yang terkait dengan perang, konflik,…
Kemahiran berbicara pidana yang juga dikenal sebagai praktik peradilan pidana merupakan pedoman bagi para praktisi dan atau penegak hukum maupun para akademisi dalam menjalankan profesinya yang secara substansial muatannya berbeda dengan hukum acara pidana
Buku ini dibuat sebagai suatu jawaban atas besarnya kebutuhan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, atau Hukum Komersial yang ada dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Penulis memahami kesulitan yang dialami mahasiswa maupun dosen di Fakultas Ekonomi atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dalam mata kuliah Aspek Hukum…
Hukum pidana materiil yaitu aturan hukum yang membuat ketentuan (perbuatan) yang dilarang dan ketentuan sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan...
Pembahasan dalam buku ini dilakukan dengan cara menerangkan terlebih dahulu ruang lingkup bisnis dan pengertian bisnis serta bentuk badan usaha yang biasanya terlibat dalam dunia bisnis. Selanjutnya permasalahan kontrak, anatomi-anatomi kontrak, serta jalan keluarnya. Tidak ketinggalan pula dijelaskan beberapa hubungan bisnis yang terjadi dan sering diberitakan sehari-hari serta lembaga pembiay…
Summary: "In this book, Josep M. Colomer argues, against much conventional wisdom, that political polarization is embedded in the constitutional design. The book puts forth that sustained conflict and institutional gridlock are not mainly questions of character, personalities or determined by socioeconomic or cultural inequalities. They are, above all, the result of the formula of separation of…
Buku ini lebih sempurna dari cetakan sebelumnya dengan membicarakan/menambahkan ketentuan peringanan pidana bagi anak-anak dalam UU No. 11 Tahun 2012: Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997. Selain diperlukan oleh mahasiswa fakultas hukum, buku ini juga diperlukan oleh para praktisi hukum yang menerapkan ketentuan tindak pidana baik yang ada di dalam ma…
Buku Dr. Andri G. Wibisana ini, merupakan referensi pertama kali di Indonesia yang menuliskan secara komprehensif tentang pertanggungjawaban perdata strict liability. Buku ini sangat penting bagi akademisi dan praktisi hukum (termasuk hakim) untuk memahami dengan benar konsep maupun penerapan strict liability di Indonesia dan di berbagai negara. Dr. Andri G. Wibisana sebagai seorang akademisi h…