Perilaku organisasi kepolisian

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786022292715

Deskripsi Fisik

xx, 348 hlm; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

363.2 RYC p

Problematika menciptakan iklim usaha yang kondusif

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9789793452340

Deskripsi Fisik

x, 322 hlm; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 PRO

Tindak pidana & pertanggung jawaban pidana

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786020895468

Deskripsi Fisik

xxvi, 322 hlm; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.066 AGU t

Hukum Acara Perdata

Edisi

Ed. 2.; Cet. 1

ISBN/ISSN

9789790077478

Deskripsi Fisik

xiv + 1.018 hlm.; 15,5 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346 YAH l

Aspek hukum dalam bisnis

Pembahasan dalam buku ini dilakukan dengan cara menerangkan terlebih dahulu ruang lingkup bisnis dan pengertian bisnis serta bentuk badan usaha yang biasanya terlibat dalam dunia bisnis. Selanjutnya permasalahan kontrak, anatomi-anatomi kontrak, serta jalan keluarnya. Tidak ketinggalan pula dijelaskan beberapa hubungan bisnis yang terjadi dan sering diberitakan sehari-hari serta lembaga pembiay…

State law and legal positivism: the global rise of a new paradigm

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

9789004498655

Deskripsi Fisik

viii + 267 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.112 BAU s

Constitutional Polarization : A Critical Review of the U.S. Political System

Summary: "In this book, Josep M. Colomer argues, against much conventional wisdom, that political polarization is embedded in the constitutional design. The book puts forth that sustained conflict and institutional gridlock are not mainly questions of character, personalities or determined by socioeconomic or cultural inequalities. They are, above all, the result of the formula of separation of…

Hukum Pidana dalam Jabatan

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

9786027248281

Deskripsi Fisik

xi, 165 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SAD h

Indonesia INC. : Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

9786020486512

Deskripsi Fisik

xxiv, 296 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.12 UNT i

Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

9786020757087

Deskripsi Fisik

viii, 206 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SUD p

Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia

Edisi

Ed. Revisi

ISBN/ISSN

9789790131620

Deskripsi Fisik

iv, 188 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 ALF h

Argumentum in Scriptum : Kompilasi Kajian Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Edisi

Ed. 1, Cet. 1

ISBN/ISSN

9786233722803

Deskripsi Fisik

x, 294 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MOH a

Pelajaran hukum pidana bagian 2

Buku ini lebih sempurna dari cetakan sebelumnya dengan membicarakan/menambahkan ketentuan peringanan pidana bagi anak-anak dalam UU No. 11 Tahun 2012: Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997. Selain diperlukan oleh mahasiswa fakultas hukum, buku ini juga diperlukan oleh para praktisi hukum yang menerapkan ketentuan tindak pidana baik yang ada di dalam ma…

Penegakan hukum lingkungan melalui pertanggungjawaban perdata

Buku Dr. Andri G. Wibisana ini, merupakan referensi pertama kali di Indonesia yang menuliskan secara komprehensif tentang pertanggungjawaban perdata strict liability. Buku ini sangat penting bagi akademisi dan praktisi hukum (termasuk hakim) untuk memahami dengan benar konsep maupun penerapan strict liability di Indonesia dan di berbagai negara. Dr. Andri G. Wibisana sebagai seorang akademisi h…

Hukum perikanan

Buku ini terdiri dari 7 Bab yaitu, pengantar hukum perikanan, perikanan harus diatur, sektor kelautan danperikanan Indonesia, hukum internasional, hukum nasional, peraturan daerah dan hukum adat. Inti dari buku ini adalah membahas tentang perkembangan hukum perikanan baik hukum perikanan nasional maupun internasional sehingga diharapkan dapat mengembangkan kemajuan sumber daya alam hayati terut…

Konsep penyidikan restorative justice

Buku ini menggambarkan tentang konsep penyidikan yang didasarkan pada nilai-nilai prinsip restorative justice. Konstruksi penyidikan dalam sistem peradilan pidana saat ini menggunakan prinsip retributive justice yang fokus orientasinya pada penghukuman pelaku. Oleh karena itu, tugas negara yang diwakilkan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk mewakili kepentingan korban hanya se…

Pengantar Hukum Siber Indonesia

PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA ini merupakan revisi buku PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA yang telah ada sebelumnya. Perkembangan Hukum Siber di Indonesia yang begitu cepat luar biasa tidak diimbangi dengan infrastruktur hukum yang memadai. Sehingga banyak terjadi kekosongan hukum yang terpaksa diisi dengan menafsirkan hukum yang teiah ada, khususnya dalam hal Perdata Siber, demikian juga Pidan…

Analisis Kejahatan Transnasional dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

9786233843591

Deskripsi Fisik

x, 210 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.138 IMA a

Negara hukum dalam pemikiran politik

Problem dasar keseluruhan pembahasan di dalam buku ini adalah sebuah pemikiran politik yang disebut Negara Hukum. Negara Hukum adalah dua terminologi mayor dalam pemikiran politik yang dikenal sejak zaman Yunani Kuno sampai zaman modern hingga kontemporer. Buku ini merupakan sebuah buku ajar wajib pada Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI untuk mata kuliah Pemikiran Politik.

Kriminologi: perspektif hukum pidana

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi cukup sulit sekaligus menantang. Saat ini ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang, banyak pengulas baik dari pengamat sosial maupun pejabat publik yang menyatakan bahwa penggunaan common sense sudah cukup mejelaskan alasan mengapa kejahatan dari pelanggaran hukum tetap terjadi, meskipun sanksi pidana semak…

Hukum perdata indonesia: integrasi hukum eropa kontinental ke dalam sistem hu…

Buku ini membahas tentang proses terbentuknya hukum perdata dari negara eropa kontinental yang kemudian diterapkan dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Hindia Belanda. Pada awal kemerdakaan Burgerlijik Wetboek (BW) tetap berlaku di Indonesia.

Hukum administrasi dan tata kepemerintahan yang baik (good governance)

Konsep tata kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan konsep yang sangat luas sehingga dapat dibahas dari disiplin ilmu Administrasi Publik/Negara, Ilmu Pemerintahan maupun Hukum Administrasi. Secara khusus dari sudut pandang terkait rule of law bila dihubungkan dengan penegakan hukum dalam lingkup hukum administrasi

Hukum administrasi negara (fenomena hukum di ruang publik)

Edisi

Ed.1

ISBN/ISSN

978-623-02-4409-4

Deskripsi Fisik

15.5 23 cm xii + 178 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ARD h

Hukum korporasi di Indonesia dalam pendekatan GRC terintegrasi (governance, r…

Sebagai kajian manajemen, GRC ternyata meupakan sesuatu yang baru karena harus dijalankan secara terintegrasi untuk memenuhi kaidah kinerja berprinsip. Kinerja berprinsip inilah yang diperkenalkan oleh organisasi nirlaba OCEG (Open Comliance and Erhic Group) suatu organisasi think thank yang concern dalam pengembangan keberlanjtan perusahaan yang lebih baik.

Filsafat hukum internasional: perspektif negara sedang berkembang

Buku ini memuat beberapa aliran dalam hukum internasional antara lain: aliran hukum alam, posirivisme hukum dan sosiologisme hukum. Bab khusus mengenai persepsi negara sedang berkembang terhadap hukum internasional dimasukkan ke dalam bab khusus.

Hukum laut: konservasi sumber daya ikan di Indonesia

Buku ini disusun sebagai salah satu literatur yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah Hukum Laut dan Hukum Perikanan. Buku ini mengkaji beberapa perjanjian internasional di bidang hukum laut dan perikanan serta implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Buku ini menjelaskan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengaturan Konservasi Sumber Daya Ikan, Penegakan Hukum pada Konservasi S…

Hukum pidana internasional: dalam dinamika pengadilan pidana internasional

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembang…

Hukum pidana khusus: unsur dan sanksi pidananya

Buku Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya) ini merupakan buku yang menganalisis secara sistematis dan holistik tentang tindak pidana yang tersebar di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana yang tersebar di luar KUH, seperti korupsi, narkotika, dan lainnya.

Sengketa kewenangan lembaga negara di mahkamah konstitusi

Dalam kedudukannya sebagai pengawal konstitusi (the guardians of the constitution), era reformasi memberikan kewewnangan kepada lembaha mahkamah konstitusi untuk memastikan 'detak jantung' demokrasi tetap berirama sesuai dengan ide dasar dari sebuah negara hukum yang konsititusional

Legal issues pada peradilan tata usaha pasca-reformasi: hukum acara dan perad…

Ada dua perubahan besar yang terjadi di Indonesia pasca reformasi yang berimplikasi secara langsung terhadap peradilan tata usaha negara: pertama, pada bidang ketatanegaraan, terwujudnya tatanan demokrasi yang lebih baik, sehinga dimungkinkan pengejawantahan aspirasi suara rakyat, antara lain melalui legislasi berbagai undang undang yang berimplikasi langsung terhadap hukum acara peradilan tata…

Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional

Hukum Lingkungan mengalami perkembangan dan dinamika yang luar biasa, terutama dari aspek internasional dan global, sehingga senantiasa perlu dicermati secara nasional. Terlebih lagi, tanggal 20-22 Juni 2012 di Rio de Janeiro, Brazil telah diselenggarakan The United Nations Conference on Sustainable Development dengan hasil The Future We Want yang juga dihadiri Indonesia. Dengan demikian Indone…

Hukum Pidana Lingkungan

Buku ini terkait hukum pidana lingkungan yang secara umum memuat lima hal. Pertama, fundamental hukum pidana yang berisi asas-asas yang berkembang di dalam hukum pidana lingkungan. Oleh karena hukum pidana lingkungan yang tidak dapat dilepaskan dari hukum administrasi, penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan bergantung kepada persyaratan atau kewajiban administratif yang ditetapkan oleh …

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Edisi

Ed. 1, Cet. 4 (Revisi)

ISBN/ISSN

9786027948457

Deskripsi Fisik

viii. 226 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.0178 MAI p

State Building as Lawfare Custom, Sharia, and State Law in Postwar Chechnya

State-Building as Lawfare offers a unique study on how the state and other social forces regulate everyday life. Focusing on the case of Russian state presence in postwar Chechnya, the book explores how state and non-state legal systems are used to achieve political goals. Egor Lazarev applies this theory of state-building as lawfare to study how politicians and individuals navigate Russian sta…

Zona zona maritim: berdasarkan konvensi hukum laut 1982 dan perkembangan huku…

Buku ini awalnya menjelaskan secara umum tentang samudera dan laut, dan perkembangan hukum tang mengatur tentang laut dari abad pertengahan sampai berlakunya konvensi hukum laut 1982 (KHL 1982)

Pidana dan pemindanaan dalam sistem hukum di hukum di Indonesia: hukum penite…

Buku ini didasarkan atas hasuk studi literature dan penelitian empiris yang ldilakukan penulis agar khalayak umum dan para dosen serta peneliti akan lebih terbuka wawasannya dalam pemahaman terhadap sistem hukum di Indonesia

Masalah sita jaminan dalam hukum acara perdata

Buku ini merupakan suatu ringakasan yang membahas salah satu segi institusi hukum yang kita kenal dengan sita jaminan ("conservatoir beslag") yang seringkali dijumpai dalam membicarakan masalah tindakan hukum penyitaan dalam aspek hukum proses di muka pengadilan.

Perkembangan hukum tata negara: perdebatan dan gagasan penyempurnaan

Dalam kurun waktu lebih kurang lima belas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan disain kelembagaan negara dan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.rnBanyak permasalahan ketatanegaraan yang mencuat ke permukaan yang menarik untuk dikritisi. Buku ini mengkritisi 12 (duabelas…

Tanggung gugat dalam hukum perdata

Buku ini membahas tentang Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata, yang meliputi pengertian, asas-asas, jenis dan faktor-faktor dan pengaturannya dalam Undang-undang. Dibahas pula tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan berdasarkan wanprestaSi. Di samping itu juga dibahas tanggung gugat notaris sebagai pejabat umum, yang meliputi pengertian, pengaturan dan praktik. Secara umum huku…

Bantuan hukum: bukan hak yang diberi

Buku ini pada awalnya bertujuan untuk menyorot inisiasi dari pemerintah daerah seperti Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Sumsel, Pemerintah Daerah Kota Semarang, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kota Makasar-Kabupaten Sinjai dan Propinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan hukum. Akan tetapi, lingkup sorotan ini menjadi lebih luas lagi guna…